ANTROPOLOGI


BUHUL PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

 DAN PEMBENTUKAN  DESA ADAT 

Santiamer Silalahi, C.Me

 

  Negara Apresiasi Masyarakat Hukum Adat

 

 

1.    Pendahuluan

Berlandaskan pada kesejarahan dan konstitusional, desa adalah organisasi kesatuan masyarakat adat (Self governing community), bukan organisasi pemerintahan formal yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi dari negara (Local state government), bukan juga sebagai daerah otonom (Local self-government) 1).

Paradigma Mahkamah Konstitusi tentang desa lebih menegaskan bahwa desa di Indonesia adalah rantai terbawah rezim pemerintah (Local government) bukan Local self-government sebagaimana dikemukakan Sosiolog Pedesaan dari IPB Bogor, Ivanovich Agusta2). Paradigma tersebut merupakan landasan yuridis  lahirnya Keputusan MK No. : 128/PUU-XIII/2015 tentang asal calon perangkat desa dan kepala desa. Kemudian, MK menganulir  Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. : 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Local government  merupakan  bagian  dari  sistem   administrasi  pemerintah daerah (Kabupaten/kota). Meminjam kata-kata John Clark, Local government timbul sebagai bagian dari pemerintahan negara atau pemerintahan daerah yang utamanya mengurus hal-hal yang  berhubungan dengan penduduk/warga suatu daerah tertentu. Hal-hal yang berhubungan dengan penduduk/warga atau Masyarakat Hukum Adat, adalah hak-hak ulayat dan sistem hukum adat yang dianut dan diakui oleh masyarakat hukum adat.

Local self government atau desa otonom atau daerah otonom tingkat-III, bukan bagian dari sistem administrasi pemerintah daerah. Pengendalian oleh pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 22/1948 dan UU No. 19/1965.

        Self governing community adalah desa yang sistem pemerintahannya tidak menjalan-kan tugas-tugas administrasi dan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah, tidak perlu ada Sekretaris Desa yang diisi oleh PNS, tidak perlu ada ADD, melainkan hanya mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Self governing community atau Desapraja adalah, kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas daerah tertentu, berhak mengurus rumah tangga sendiri, memilih penguasa, dan mempunyai harta benda sendiri. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250  Self governing community atau “zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeens-chappen”.

2.    Sejarah Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

            Masyarakat Hukum Adat merupakan subjek hukum khusus yang keberadaannya di   - akui oleh UUD NRI Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai subjek hukum, maka  keberadaan Masyarakat Hukum Adat perlu ditelaah apakah ia masuk dalam kategori  subjek rejim hukum publik, subjek hukum keperdataan, atau gabungan di antara keduanya. Bila Masyarakat Hukum Adat merupakan subjek hukum publik, maka Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian dari badan hukum publik atau menjadi badan hukum publik yang memperoleh kewenangan dari badan publik untuk melakukan kewenangan publik. Dalam hal ini, badan publik adalah negara atau pemerintahan dalam artian luas. Sedangkan bila Masyarakat Hukum Adat merupakan badan hukum privat, maka Masyarakat Hukum Adat tidak merupakan bagian dari pemerintahan melainkan diperlakukan sama sebagaimana badan hukum privat seperti perseorangan maupun badan hukum privat lainnya.

           Pada masa kolonial keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk unit-unit ke-kuasaan lokal bukanlah bagian dari pemerintahan kolonial. Nagari, huta, marga, winua, mukim/gampong dan sebutan lainnya merupakan persekutuan-persekutuan atau masyarakat hukum adat yang berada di luar struktur pemerintahan kolonial Belanda.

          Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada masa demokrasi terpim-pin yang menghendaki penyegaran menjadikan Masyarakat Hukum Adat sebagai  desapraja. Upaya ini terlihat dalam UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mencapai Terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Namun gejolak politik terjadi yang ditandai dengan perubahan pemerintahan, UU Desapraja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

              Pemerintahan Orde Baru mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Melalui UU ini, semua bentuk pemerintahan di kampung-kampung dijalankan oleh pemerintahan desa yang kelembagaan dan  kewenangannya   ditentukan   secara   seragam  oleh pemerintah pusat. Inilah yang disebut sebagai desa. Dengan demikian pemerintah memasukkan bentuk pemerintahan desa kepada Masyarakat Hukum Adat dan kelembagaan hukum adat tidak lagi  mendapatkan tempat  untuk menjadi pemerintah yang resmi di dalam Masyarakat Hukum Adat. Pada tahapan ini, Masyarakat Hukum Adat tidak mendapatkan tempat untuk diposisikan sebagai   badan    hukum   publik   yang   menjadi  bagian  dari pemerintahan. Masyarakat Hukum Adat berada di luar lingkaran struktur pemerintahan dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979. Pada titik ini, Masyarakat Hukum Adat diperlakukan sama dengan entitas badan hukum privat lainnya seperti yayasan, perkumpulan, koperasi maupun perusahaan yang tidak melaksanakan tugas-tugas yang berasal dari otoritas publik yang diberikan oleh negara.

3.    Jalan Tengah

        Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu dari tulisan ini, bahwa Local self government atau desa otonom atau daerah otonom tingkat III, bukan bagian dari sistem administrasi pemerintah daerah. Sedangkan Self governing community  adalah desa yang sistem pemerintahannya tidak menjalankan tugas-tugas administrasi dan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah, tidak perlu ada Sekretaris Desa yang diisi oleh PNS, tidak perlu ada ADD, melainkan hanya mengatur dan mengurus masyarakat setempat.

Walaupun secara konstitusi benar, namun membuat desa menjadi self governing community adalah kemunduran. Membawa desa menjadi local self government adalah kebablasan dan bertentangan dengan konstitusi. Sampai dengan sekarang pemerintah masih menerapkan desa  atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Perbedaan kedua jenis desa tersebut, antara lain tampak pada pengertiannya, perangkat pimpinan dan tata kelolanya, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Jalan tengahnya adalah menempatkan desa sebagai organisasi pemerintahan yang  menggabungkan fungsi  self governing community dengan local self government. Diharapkan   dengan   konstruksi   demikian, kesatuan   masyarakat   hukum  adat yang selama ini bagian dari  Wilayah Desa ditata sedemikian rupa menjadi Desa  dan Desa Adat. desa inilah yang  dimaksud  sebagai   Desa atau   Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem pemerintahan desa adat terdiri atas : Kepala desa dan perangkatnya, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada umumnya, sistem pemerintahan desa belum memberdayakan masyarakat desa asal di perantauan (diaspora) untuk turut serta dalam program membangun desa dan desa membangun.

4.    KESIMPULAN DAN SARAN

 

4.1.       KESIMPULAN

 

1.    Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa adat tidak menjadi penghalang untuk tetap memperjuangkan penataan Desa Adat atas prakarsa masyarakat itu sendiri, karena masih ada ruang dalam klausul-klausul peraturan perundang-undangan yang bisa dimanfaatkan untuk menata Desa Adat.

2.    Desa atau Desa Adat adalah sumber Pusat Kekuatan Strategik (Strategic center of Gravity) bangsa Indonesia. Mengabaikan pembangunan desa sama saja dengan memperlemah kekuatan nasional  Indonesia yang pada gilirannya akan menggerogoti Ketahanan Nasional Indonesia.

3.    Menata Desa Adat adalah keniscayaan yang harus diupayakan terus-menerus perwujudannya. Peran aktif pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan prasyarat yang tidak boleh ditawar-tawar. Political will pemerintah untuk menata Desa Adat sangat dibutuhkan.

 

4.2.       SARAN

 

1.    Para penggiat sosial budaya dan kemasyarakatan dianjurkan menggunakan diksi tentang  Desa atau Desa Adat yang sesuai dengan nomenklatur yang telah digunakan oleh pemerintah  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,  dengan demikian kesalah pahaman dengan pemerintah dapat dihindari.

2.    Melihat  kecenderungan  pemerintah untuk mengorganisir dan memberdaya-kan Desa atau Desa Adat yaitu dimulai dengan penetapan Masyarakat Hukum Adat baik di tingkat Desa maupun  Kabupaten/Kota, maka sudah saatnya paguyuban marga/suku-suku nusantara  mengorganisir diri dalam suatu lembaga masyarakat adat berdasarkan genealogis, teritorial atau gabungan keduanya yang diakui oleh Pemerintah.

3.    Paguyuban marga/suku-suku nusantara dianjurkan lebih proaktif atau jemput bola kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengisi lembaga kemasyarakatan Desa/Desa Adat, Badan Perwakilan Desa/Desa Adat, dan lembaga Desa/Desa Adat sehingga pengawasan penggunaan dana desa, Alokasi dana Desa dapat lebih efektif baik pada tahap pra perencanaan (Penyusunan RPJMDes, RKPDes) dan tahap eksekusi hingga pelaporan. Demikian juga peradilan Adat dapat direalisasikan.

4. Paguyuban marga/suku-suku diharapkan lebih proaktif terlibat dalam penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat di daerah-daerah yang belum ada peraturan daerahnya tentang Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat.

1)Sutoro Eko, Staf Pengajar Program Pascasarjana (S-2) Ilmu Pemerintahan STPMD  “APMD”

2)Ivanovich Agusta, Desa Dalam Rezim Pemerintahan, Kompas, Kamis 26 Agustus 2016.

 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

  PHISING DARI PERSPEKTIF PERBUATAN HUKUM   I.        PENDAHULUAN Keberadaan dan kemajuan teknologi informasi bagaikan pisau bermata dua, artinya di satu sisi dapat dipergunakan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia, di sisi lain dapat disalahgunakan   dan mendatangkan penderitaan bagi pelaku, keluarga, dan korban phising.   Era digital adalah suatu era dimana segala kegiatan non phisik dilakukan secara digital. Sisi positifnya, banyak kegiatan dapat dilakukan di dunia maya ( cyber ) seperti komunikasi dua arah, pertukaran informasi dan data, transaksi keuangan, mendapatkan informasi/data : Institusi atau organisasi, kelompok masyarakat dan individu dengan mudah, murah, dan cepat. Itulah keunggulan digitalisasi. Keunggulan digital tersebut dapat disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang merugikan institusi, masyarakat, dan individu. Misalnya perundungan ( bullying ), menyebarkan berita bohong ( hoax ), perjudian, ...
Read more
Image
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MPU TANTULAR GELAR TALKSHOW 2025 “Ucapkan apa yang ditulis, tulis apa yang diucapkan” merupakan inspirasi dari serangkaian mata kuliah Sosiologi yang disampaikan dosen pengampu ibu Serepina Tiur Maida,S.Sos., M.Pd., M.Kom kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular. Ucapkan atau percakapkan apa yang tertulis tentulah lebih efektif jika dikomunikasikan dalam bentuk  perbincangan ringan namun sarat makna dengan menggunakan media online yang biasa disebut talkshow . Dalam rangka itulah Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Mpu Tantular akan menggelar talkshow bertempat di Kampus Universitas Mpu Tantular, Jl. Cipinang Besar No.2 Jakarta pada tanggal 11 Januari 2025 mulai jam 09.00 wib sampai selesai. Maksud digelarnya talkshow , adalah untuk melatih  mahasiswa menerapkan hasil  serapan ilmu pengetahun Sosiologi yang didapatkan melalui pembelajaran di kampus serta pengembangannya dan kemudian menyampaikannya kepada masyaraka...
Read more

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN HUMANIORA

    PERKEMBANGAN TEKNOLOGI   DIGITAL  DAN DINAMIKA HUMANIORA Santiamer Silalahi, C.Me *)   Pendahuluan Dalam era modern, sering disebut era the six Ds Peter Diamandis, kemajuan teknologi digital  telah berdampak adanya perubahan besar pada dunia akademik. Perubahan mendasar terlihat dalam berbagai bidang ilmu, bukan hanya bidang ilmu sains, teknologi, dan kedokteran, melainkan juga,   bisnis, bidang ilmu humaniora dan ilmu budaya.  The six Ds Peter Diamandis adalah Digitized, Deceptive, Disruptive, Demonetized, Dematerial ized, da n Democatized. “ Segala sesuatu yang didigitalkan memasuki pertumbuhan eksponensial yang sama seperti yang kita lihat dalam komputasi. Informasi digital mudah diakses, dibagikan, dan didistribusikan. Informasi tersebut dapat menyebar dengan kecepatan internet. Begitu sesuatu dapat direpresentasikan dalam satu dan nol - dari musik hingga bioteknologi - informasi tersebut menjadi teknologi berbasis informasi ...
Read more