ANTROPOLGI INTEGRASI NASIONAL

 

INTEGRASI NASIONAL DI ERA DIGITAL

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MPU TANTULAR

Santiamer Silalahi, C.Me., Nim. : 243300020039

Dosen Pengampu : Serepina Tiurmaida, S.Sos., M.Pd., M.I.kom

   

                    Integrasi Nasional

 

I.    Pendahuluan

Isu integrasi  nasional  mengingatkan kita kepada semangat nilai-nilai Sumpah Pemuda (National Oath) para putra-putri bangsa ndonesia yang dideklarasikan oleh pemuda-pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. “ Berbangsa yang satu: Bangsa Indonesia; Bertanah air yang satu : Tanah air Indonesia; dan Berbahasa yang satu Bahasa Indonesia. Nilai utama yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tersebut adalah Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia  atau Integrasi Nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai unsur atau komponen masyarakat menjadi satu kesatuanyang utuh, harmonis, dan berkesinambungan. Proses ini melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, serta bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa (Lemhannas RI).

Sebagian dari definisi integrasi nasional menurut Lemhannas RI, kurang tepat, karena mempersyaratkan penyatuan yang bersifat fisik  yaitu unsur atau komponen masyarakat. Unsur masyarakat terdiri dari : Manusia; Adanya Interaksi; Hidup bersama dalam kesatuan; Dan sistem hidup bersama (Abdulsyani, 2007:14). Unsur-unsur yang perlu dipersatukan adalah yang bersifat non fisik, seperti : Menghargai perbedaan, gotong royong, menghargai dan mengedepankan kemanusiaan, menghargai penegakan hukum yang berkeadilan serta memiliki dan mempraktikkan ideologi Pancasila.

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal telah menyadari, bahwa wilayah nusantara adalah wilayah yang memiliki beragam budaya, ras, suku, bahasa, dan adat-istiadat. Untuk nusantara yang merdeka menjadi negara Indonesia, maka persyaratan utama adalah diperlukan upaya menyatukan keberagaman tersebut, adanya integrasi nasional sangatlah penting. Integrasi nasional merupakan proses pemersatuan suatu bangsa yang mencakup berbagai aspek -aspek kehidupan, yaitu aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya.(Kasih & Triadi, 2024). Persatuan dan kesatuan diperlukan agar tidak terjadi perpecahan maupun konfllik antar warga masyarakat. Integrasi nasional suatu bangsa berjalan lancar,  jika seluruh warga masyarakat jamak  atau heterogen menerima dan konsisten mempraktikkan nilai-nilai moral, norma, dan etika berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai moral, norma, dan etika tersebut telah terumuskan dengan baik dalam Pancasila. Pancasila digali dari nilai-nilai adat budaya yang telah tumbuh kembang dan terbukti mumpuni di era kejayaan Nusantara-1 (Sriwijaya) dan Nusantara-2 (Majapahit). Kemudian dijabarkan dalam Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyar Republik Indonesi (MPR RI) Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Ketetapan MPR RI  ini bertujuan untuk mewujudkan citra luhur bangsa sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam konteks Antropologi lembaga negara MPR RI adalah pranata sosial.

 

Tiga perempat abad lebih setelah Indonesia merdeka sejak tahun 17 Agustus 1945, lembaga-lembaga negara dan lembaga non negara  telah banyak melakukan upaya-upaya untuk memantapkan integrasi nasional. Namun bukannya semakin bersatu dalam kesatuan, malah cenderung semakin menjauh. Hal ini diindikasikan dengan  masih suburnya faktor curiga dan prasangka lama, sikap eksklusif suku-suku bangsa yang ada, lembaga-lembaga agama, persaingan atau perebutan pengaruh keagamaan, politik, ekonomi, sosial, dan perbedaan pendapat dan cara menyelesaikan beberapa masalah kebangsaan (Nahrowi).

 

I.      Permasalahan

 

Harus diakui bahwa mewujudkan integrasi nasional tidak semudah membalik tangan. Bahwa Indonesia memiliki lebih dari 3.000 suku bangsa dengan latar belakang adat budaya dan agama berbeda-beda dan mendiami 17.380 pulau merupakan satu kenyataan dan berkah sekaligus menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan integrasi nasional.

Suku-suku bangsa Indonesia telah sepakat bahwa Pancasila adalah: Sumber nilai-nilai fundementasl; A Belief system; Philosophy Grondslag; Grondwet; Sumber Etika, Moral, dan Budaya; Perekat dan Pemersatu bangsa / Integrasi nasional; Wawasan Kebangsaan; Strategic Vision; Dan Sumber Kekuatan Strategis Bangsa Indonesia, artinya, pranata sosial untuk integrasi nasional sudah tersedia dan lebih dari cukup bahkan sempurna.

Lembaga negara yang berperan dan berfungsi untuk mengawasi / mengendalikan pranata sosial integrasi nasional telah dibentuk pada tahun 1979 yang disebut Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila(BP7),
kemudian dengan alasan yang tidak masuk akal. presiden B.J. Habibie membubarkannya pada tahun 1999. Pasca pembubaran BPT, ternyata integritas nasional bukannya semakin membaik tetapi justru kebebasan yang kebablasan telah mengeliminasi sumber etika, moral, dan nilai-nilai fundamental integrasi nasional. Perlahan tetapi pasti sumber etika, moral dan budaya telah berganti sumber pada nilai-nilai agama tertentu. Pancasila sebagai perekat dan integrasi bangsa diabaikan. Kemudian lembaga yang mirip BP7 yaiitu Badan Pembinaan Ideologi Pancailsa (BPIP) bentuk pada tanggal 28 Februari 2018. Tujuan pembentukan BPIP adalah untuk  mengaktulaisasikan sekaligus merevitalisasi Pancasila sebagai sumber etika, moral, dan budaya,. Namun demikian curiga dan prasangka lama, sikap eksklusif suku-suku bangsa yang ada, lembaga-lembaga agama, persaingan atau perebutan pengaruh keagamaan, politik, ekonomi, sosial, dan perbedaan pendapat dan cara menyelesaikan beberapa masalah kebangsaan belum mengalami perbaikan yang signifikan.

 

I.        Jalan Keluar

Mencermati permasalahan integrasi nasional yang tidak kunjung semakin membaik walaupun negara sudah memiliki pranata sosial yang cukup lengkap, maka perlu dimanfaatkan kemajuan Teknologi digital di era globalisasi  untuk :

1.    Mengintensifkan dan mengekstesifkan sosilaisasi, bahwa perbedaan bukanlah          sesuatu yang harus ditolak, kemudian mengambil langkah untuk melakukuan homogenitas secara paksa dan vulgar;

2.    Mensosialisasikan reaktuaisasi dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila kepada seluruh    warga masyarakat;

3.    Meningkatkan kwalitas pendidikan multikultural;

4.    Membangun toleransi dan keterbukaan;

5.    Menjelaskan latar belakang serta tujuan produk peraturan perundang-undangan yang disinyalir memuat unsur diskriminasi.

Selain lima usulan jalan keluar dari permasalahan tersebut di atas, maka perlu juga dipertimbangkan pembentukan lembaga negara baru atau memberdayakan lembaga negara yang sudah ada dengan penguatan pada  kedudukan, kewenangan, peran, dan fungsi yang lebih powerful dari sebelumnya  dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian  pranata sosial yang telah ada.

Bahan bacaan :

1.    Brigjen TNI (Purn) Junias Marvel Lumban Tobing, M.Sc. Pancasila Satus-satunya Ideologi Bangsa        Indonesia, Cetakan Pertama, Oktober 2021.

2.     Dahlan Hi. Hasan., Desintegrasi.Jurnal Academica Fisip Untad, Vol. 05, No. 02 Oktober 2013.

3.   Ismail, Nawawi., Pola Hubungan Sosial Tokoh-tokoh Agama dalam rangka kerukunan Umat beragama, kasus di kelurahan Cigugur Tengah, Cimahi Jabar (dalam Sintesis Vol.1 No 1 tahun 1983).

4.     Pdt. Retnowati., Agama, Konflik dan Integrasi Sosial.  Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik. Universitas Kristen Satya Wacana.

5.     Wawasan Demokrasi, D., Nasional Dan Tantangan Membentuk Warga Negara Yang Berwawasan, I.,        Kholilatus Tsania, N., Lutfi Buchari, T., Anugrah TryanaHikmah, S., Raudhah, N., & Depriya Kembara, M. (2024). The Dynamics Of Democratic Insight: “Nationa Integration And The Challenge Of Forming Informed Citizens.” Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan, 2(3), 72–78. https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3700

 

Website :

1.       hhtp://file.upi.edu.

2.       Narasi,co. 8 Maret 2023.

 

 

 

 


 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

  PHISING DARI PERSPEKTIF PERBUATAN HUKUM   I.        PENDAHULUAN Keberadaan dan kemajuan teknologi informasi bagaikan pisau bermata dua, artinya di satu sisi dapat dipergunakan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia, di sisi lain dapat disalahgunakan   dan mendatangkan penderitaan bagi pelaku, keluarga, dan korban phising.   Era digital adalah suatu era dimana segala kegiatan non phisik dilakukan secara digital. Sisi positifnya, banyak kegiatan dapat dilakukan di dunia maya ( cyber ) seperti komunikasi dua arah, pertukaran informasi dan data, transaksi keuangan, mendapatkan informasi/data : Institusi atau organisasi, kelompok masyarakat dan individu dengan mudah, murah, dan cepat. Itulah keunggulan digitalisasi. Keunggulan digital tersebut dapat disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang merugikan institusi, masyarakat, dan individu. Misalnya perundungan ( bullying ), menyebarkan berita bohong ( hoax ), perjudian, ...
Read more
Image
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MPU TANTULAR GELAR TALKSHOW 2025 “Ucapkan apa yang ditulis, tulis apa yang diucapkan” merupakan inspirasi dari serangkaian mata kuliah Sosiologi yang disampaikan dosen pengampu ibu Serepina Tiur Maida,S.Sos., M.Pd., M.Kom kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular. Ucapkan atau percakapkan apa yang tertulis tentulah lebih efektif jika dikomunikasikan dalam bentuk  perbincangan ringan namun sarat makna dengan menggunakan media online yang biasa disebut talkshow . Dalam rangka itulah Mahasiswa Fakultas Hukum Universita Mpu Tantular akan menggelar talkshow bertempat di Kampus Universitas Mpu Tantular, Jl. Cipinang Besar No.2 Jakarta pada tanggal 11 Januari 2025 mulai jam 09.00 wib sampai selesai. Maksud digelarnya talkshow , adalah untuk melatih  mahasiswa menerapkan hasil  serapan ilmu pengetahun Sosiologi yang didapatkan melalui pembelajaran di kampus serta pengembangannya dan kemudian menyampaikannya kepada masyaraka...
Read more

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN HUMANIORA

    PERKEMBANGAN TEKNOLOGI   DIGITAL  DAN DINAMIKA HUMANIORA Santiamer Silalahi, C.Me *)   Pendahuluan Dalam era modern, sering disebut era the six Ds Peter Diamandis, kemajuan teknologi digital  telah berdampak adanya perubahan besar pada dunia akademik. Perubahan mendasar terlihat dalam berbagai bidang ilmu, bukan hanya bidang ilmu sains, teknologi, dan kedokteran, melainkan juga,   bisnis, bidang ilmu humaniora dan ilmu budaya.  The six Ds Peter Diamandis adalah Digitized, Deceptive, Disruptive, Demonetized, Dematerial ized, da n Democatized. “ Segala sesuatu yang didigitalkan memasuki pertumbuhan eksponensial yang sama seperti yang kita lihat dalam komputasi. Informasi digital mudah diakses, dibagikan, dan didistribusikan. Informasi tersebut dapat menyebar dengan kecepatan internet. Begitu sesuatu dapat direpresentasikan dalam satu dan nol - dari musik hingga bioteknologi - informasi tersebut menjadi teknologi berbasis informasi ...
Read more