PELUANG DAN TANTANGAN PENETAPAN SERTA PEMBENTUKAN DESA ADAT DI TENGAH OBESITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DESA

 

PELUANG DAN TANTANGAN

PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN  DESA ADAT

DI TENGAH OBESITAS

 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DESA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MPU TANTULAR

Santiamer Silalahi, C.Me., Nim : 243300020039

Dosen Pengampu : Serepina Tiurmaida, S.Sos., M.Pd., M.I.Kom

 

 

 

1.    PENDAHULUAN

Berlandaskan pada kesejarahan dan konstitusional, desa adalah organisasi kesatuan masyarakat adat (Self governing community), bukan organisasi pemerintahan formal yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi dari negara (Local state government), bukan juga sebagai daerah otonom  atau Local self-government (Sutoro Eko).

Paradigma Mahkamah Konstitusi tentang desa lebih menegaskan bahwa desa di Indonesia adalah rantai terbawah rezim pemerintah (Local government) bukan Local self-government sebagaimana dikemukakan Sosiolog Pedesaan dari IPB Bogor, Ivanovich Agusta. Paradigma tersebut merupakan landasan yuridis  lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi RI  Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang asal calon perangkat desa dan kepala desa. Kemudian, Mahkamah Konstitusi RI menganulir  Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. : 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Local government merupakan bagian dari sistem administrasi  pemerintah daerah (Kabupaten/kota). Meminjam kata-kata John Clark, Local government timbul sebagai bagian dari pemerintahan negara atau pemerintahan daerah yang utamanya mengurus hal-hal yang  berhubungan dengan penduduk/warga suatu daerah tertentu. Hal-hal yang berhubungan dengan penduduk/warga atau Masyarakat Hukum Adat, adalah hak-hak ulayat dan sistem hukum adat yang dianut dan diakui oleh masyarakat hukum adat.

 Local self government atau desa otonom atau daerah otonom tingkat-III, bukan bagian dari sistem administrasi pemerintah daerah. Pengendalian oleh pemerintah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 22/1948 dan UU No. 19/1965.

Self governing community  adalah desa yang sistem pemerintahannya tidak menjalankan tugas-tugas administrasi dan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah, tidak perlu ada Sekretaris Desa yang diisi oleh PNS, tidak perlu ada ADD, melainkan hanya mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Self governing community atau Desapraja adalah, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berhak mengurus rumah tangga sendiri, memilih penguasa, dan mempunyai harta benda sendiri. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250  Self governing community atau “zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeens-chappen”.

2.    SEJARAH KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

            Masyarakat Hukum Adat merupakan subjek hukum khusus yang keberadaannya diakui oleh UUD NKRI Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai subjek hukum, maka  keberadaan Masyarakat Hukum Adat perlu ditelaah apakah ia masuk dalam kategori  subjek rejim hukum publik, subjek hukum keperdataan, atau gabungan diantara keduanya. Bila Masyarakat Hukum Adat merupakan subjek hukum publik, maka Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian dari badan hukum publik atau menjadi badan hukum publik yang memperoleh kewenangan dari badan publik untuk melakukan kewenangan publik. Dalam hal ini, badan publik adalah negara atau pemerintahan dalam artian luas. Sedangkan bila Masyarakat Hukum Adat merupakan badan hukum privat, maka Masyarakat Hukum Adat tidak merupakan bagian dari pemerintahan melainkan diperlakukan sama sebagaimana badan hukum privat seperti perseorangan maupun badan hukum privat lainnya.

 

        Pada masa kolonial keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk unit-unit  kekuasaan lokal bukanlah bagian dari pemerintahan kolonial. Nagari, huta, marga, winua, mukim/gampong dan sebutan lainnya merupakan persekutuan-persekutuan atau masyarakat hukum yang berada di luar struktur pemerintahan kolonial Belanda.

 

         Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada masa demokrasi terpimpin yang menghendaki penyegaran menjadikan Masyarakat Hukum Adat sebagai  desapraja. Upaya ini terlihat dalam UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mencapai terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Namun gejolak politik terjadi yang ditandai dengan perubahan pemerintahan, UU Desapraja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

 Pemerintahan Orde Baru mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Melalui UU ini, semua bentuk pemerintahan di kampung-kampung dijalankan oleh pemerintahan desa yang kelembagaan dan  kewenangannya   ditentukan   secara   seragam  oleh pemerintah pusat. Inilah yang disebut sebagai desa. Dengan demikian pemerintah memasukkan bentuk pemerintahan desa kepada Masyarakat Hukum Adat dan kelembagaan hukum adat tidak lagi  mendapatkan tempat  untuk menjadi pemerintah yang resmi di dalam Masyarakat Hukum Adat. Pada tahapan ini, Masyarakat Hukum Adat tidak mendapatkan tempat untuk diposisikan sebagai   badan    hukum   publik   yang   menjadi  bagian  dari pemerintahan. Masyarakat Hukum Adat berada di luar lingkaran struktur pemerintahan dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979. Pada titik ini, Masyarakat Hukum Adat diperlakukan sama dengan entitas badan hukum privat lainnya seperti yayasan, perkumpulan, koperasi maupun perusahaan yang tidak melaksanakan tugas-tugas yang berasal dari otoritas publik yang diberikan oleh negara.

 

 

3.    JALAN KELUAR

Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu dari tulisan ini, bahwa Local self government atau desa otonom atau daerah otonom tingkat III, bukan bagian dari sistem administrasi pemerintah daerah. Sedangkan Self governing community  adalah desa yang sistem pemerintahannya tidak menjalankan tugas-tugas administrasi dan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah, tidak perlu ada Sekretaris Desa yang diisi oleh PNS, tidak perlu ada ADD, melainkan hanya mengatur dan mengurus masyarakat setempat.

Walaupun secara konstitusi benar, namun membuat desa menjadi self governing community adalah kemunduran. Membawa desa menjadi local self government adalah kebablasan dan bertentangan dengan konstitusi. Sampai dengan sekarang pemerintah masih menerapkan desa  atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Perbedaan kedua jenis desa tersebut, antara lain tampak pada pengertiannya, perangkat pimpinan dan tata kelolanya, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing.

 Desa terkaya di Indonesa, Desa Kutuh terletak Selatan Badung ini memiliki pendapatan mencapai Rp 50 Miliar pertahun

Jalan tengahnya adalah menempatkan desa sebagai organisasi pemerintahan yang  menggabungkan fungsi  self governing community dengan local self government. Diharapkan dengan   konstruksi   demikian, kesatuan   masyarakat   hukum  adat yang selama ini bagian dari  Wilayah Desa ditata sedemikian rupa menjadi Desa  dan Desa Adat. desa inilah yang  dimaksud  sebagai   Desa atau   Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem pemerintahan desa adat terdiri atas : Kepala desa dan perangkatnya, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada umumnya, sistem pemerintahan desa belum memberdayakan masyarakat desa asal di perantauan (diaspora) untuk turut serta dalam program membangun desa dan desa membangun.  

 

4.        DESA ATAU DESA ADAT DAN KEKUATAN NASIONAL.

 Dalam tulisan berjudul  “Keberadaan Desa/Desa Adat merupakan Sumber Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia (Indonesian Strategic Center of Gravity) , Brigjen TNI (Purn) Junias Marvel Lumbantobing, M.Sc  mengemukakan : “ Berdasarkan catatan sejarah terbentuknya Negara Kesatuan  Republik Indonesia melalui kegiatan organisasi kepemudaan di bidang kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan atas kesadaran atau panggilan hati nurani etnik kekulturan dari berbagai suku bangsa yang ada di Nusantara. Kegiatan ini pada akhirnya mencetuskan Sumpah Pemuda (Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Persatuan : Indonesia). Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dari kultur atau budaya bukan dari kegiatan organisasi politik ataupun dari kekuatan lainnya. Jadi semangat persatuan dan kesatuan ke-Indonesia-an Sumpah Pemuda tersebut berasal dari kekuatan Sosial Budaya dan adat istiadat serta kearifan lokal yang pada akhirnya menciptakan nasionalisme Indonesia.

Kekuatan Sosial Budaya yang lahir dari adat istiadat dan budaya berbagai suku bangsa yang ada di nusantara lebih tumbuh subur dan berkembang di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Sumber pusat kekuatan bangsa Indonesia yang berada di Desa/Desa Adat sangat sulit dihancurkan karena calon lawan harus memperhitungkan berbagai karakteristik (Semangat persatuan  dan    kesatuan,  kekuatan Sosial Budaya dan kearifan lokal), kebebasan bertindak, kekuatan dan kemampuan fisik serta semangat juang yang dimilki oleh masing-masing Desa/Desa Adat.

Dengan demikian sejak jaman perjuangan pergerakan kebangsaan/perintis kemerdekaan keberadaan Desa/Desa Adat telah menciptakan Pusat Kekuatan Strategik (Strategic Center of Gravity) bangsa Indonesia”

Dalam lingkup nasional maka tidak berlebihan bila disimpulkan bahwa, mengabaikan Desa atau Desa Adat sama saja dengan memperlemah kekuatan Nasional Indonesia karena Desa atau Desa Adat adalah sumber peradaban tempat  berkembangnya nilai-nilai budaya dan tradisi adat istiadat serta kearifan lokal yang harus dibangun, dilindungi, dan dilestarikan.

Mengabaikan kekuatan nasional membuat ketahanan nasional menjadi rapuh yang pada gilirannya menjadi sumber porak porandanya seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan hancurnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.    KESIMPULAN DAN SARAN

 

5.1.        KESIMPULAN

 

1.    Obesitas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa adat tidak menjadi penghalang untuk tetap memperjuangkan penataan Desa Adat atas prakarsa masyarakat itu sendiri, karena masih ada ruang dalam klausul-klausul peraturan perundang-undangan yang bisa dimanfaatkan untuk menata Desa Adat.

 

2.    Desa atau Desa Adat adalah sumber Pusat Kekuatan Strategik (Strategic center of Gravity) bangsa Indonesia. Mengabaikan pembangunan desa sama saja dengan memperlemah kekuatan nasional  Indonesia yang pada gilirannya akan menggerogoti Ketahanan Nasional Indonesia.

 

3.    Menata Desa Adat adalah keniscayaan yang harus diupayakan terus-menerus perwujudannya. Peran aktif pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan prasyarat yang tidak boleh ditawar-tawar. Political will pemerintah untuk menata Desa Adat sangat dibutuhkan.

 

5.2.        SARAN-SARAN

 

1.    Para penggiat sosial budaya dan kemasyarakatan dianjurkan menggunakan term-term tentang  Desa atau Desa Adat yang sesuai dengan nomenklatur yang telah digunakan oleh pemerintah  dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,  dengan demikian kesalah pahaman dengan pemerintah dapat dihindari. 

2.    Melihat kecenderungan pemerintah untuk mengorganisir dan memberdayakan     Desa atau Desa Adat yaitu dimulai dengan penetapan Masyarakat Hukum Adat baik di tingkat Desa maupun  Kabupaten/Kota, maka sudah saatnya paguyuban marga/suku-suku nusantara  mengorganisir diri dalam suatu lembaga masyarakat adat berdasarkan genealogis, teritorial atau gabungan keduanya yang diakui oleh Pemerintah. 

3.   Paguyuban marga/suku-suku nusantara dianjurkan lebih proaktif atau jemput bola kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengisi lembaga kemasyarakatan Desa/Desa Adat, Badan Perwakilan Desa/Desa Adat, dan lembaga Desa/Desa Adat sehingga pengawasan penggunaan dana desa, Alokasi dana Desa dapat lebih efektif baik pada tahap pra perencanaan (Penyusunan RPJMDes, RKPDes) dan tahap eksekusi hingga pelaporan. Demikian juga peradilan Adat dapat direalisasikan.

 

4.  Paguyuban marga/suku-suku diharapkan lebih proaktif terlibat dalam penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat di daerah-daerah yang belum ada peraturan daerahnya tentang Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat.

 

 

 

Daftar bacaan :

1.    Harian Kompas, 26 Agustus 2016, Ivanovich Agusta : “Desa Dalam Rejim        Pemerintahan”

2.     www.bpn.go.id, “Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang           Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”

3.    www.bpnb.go.id, “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolan      Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar”

4.    www.cifdes.web.id, “Peraturan Menteri Dalam Negei RI Nomor 1 Tahun 2017      tentang Penataan Desa”

5.    www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957       tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah”

6.    www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948      tentang Pemerintahan Daerah”

7.    www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974       tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah”

8.    www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979       tentang Pemerintahan Desa”

9.        www.dpr.go.id, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”

10.  www.dpr.go.id, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja            Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia”

11.  www.hukumonline.co, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang         Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup”

12.  www.kemendagri.go.id, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia        Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat”

13. ww.mahkamahkonstitusi.go.id, “Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”

14.   www.rimbawa,com, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”

15.  Zakaria, Yando. R (2014), : “Konstitusionalitas dan Urgensitas Penetapan Kriteria  dan Indikator serta Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat”